Secara esensial pendidikan demokrasi adalah untuk melahirkan "budaya demokrasi baru " dalam kerangka untuk mewujudkan tatanan demokrasi yang ideal.Demokrasi tidak sekedar dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat atau keterlibatan langsung rakyat dalam mengambil keputusan politik, namun lebih dari itu. Demokrasi di dalamnyamenyangkut kondisi yang kondusif untuk mensosialisasikan pendidikan nilai-nilai yang menjadi harapan dan dambaan. Oleh karena itu demokrasi tidak hanya merujuk pada kondisi realitas tatanan atau sistem yang sudah ada, pendidikan demokrasi harus mampu melakukan inovasi- inovasi yang baru untuk kemajuan demokrasi. Pendidikan demokrasi dalam arti lebih spesifik dapat diartikan sebagai usaha secara sadar untuk mengubah proses sosialisasi demokrasi dalam masyarakat sehingga mereka betul-betul memahami sistem demokrasi yangideal dan hendak diwujudkan (Nasiwan, 24: 6).
Menurut Sosolog Universitas Erlangga, Hotman M Siahaan kultur demokrasi bagi bangsa Indonesia belum terbangun sehingga pemerintah harus berani mengambil trobosan melalui pendidikan demokrasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan maraknya aksi buruh atau protes mahasiswa yang berakhir dengan bentrokan fisik. Sikap dialogis yang diharapkan antara pemerintah dan rakyat belum terjadi. Kekeliruaan dalam proses pembangunan demokrasi memunculkan anomali yang kemudian bermuara pada amuk masa.
Diskursus demokrasi tidakmuncul, pada halsemestinya demokrasi menciptakan konsensus dialog antara pemerintah dan rakyat. Namun wacana itu tidak muncul meskipun pemerintah telah berusaha mewujudkannya. Kondisi ini diperparah dengan berbagai kebijakan yang tidak memihak pada kepentingan rakyat seperti kenaikan harga bahan bakar minyak, kasus bantuan korban gempa yang tak kunjung terealisir. Lemahnya lembaga institusional turut memunculkan krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Pemerintah harus membuka ruang dialog antara pengusaha dan rakyat seperti kasus Lapindo Brantas, pemerintah harus memfasilitasi kepentingan rakyat dan berani mengorbankan prosedur konvensional dalam membuat kebijakan yang populis dengan segera dan radikal. Pemerintah harus berani bersikap tegas dan cepat untuk menyelematkan krisis ekonomi serta membangun kebijakan yang komperhensif demi kepentingan pengembangan demokrasi di Indonesia (Kompas, 3 Maret 2006).
Dengan lain perkataanbahwa sistem demokrasi yang sudah ada belum sempurna sehingga diperlukan perbaikan-perbaikan melalui pendidikandemokrasi sebagai suatu rekayasa sosial dengan tujuan agar masyarakat mempunyai pemahaman yang baru, kesadaran, sikapdan penghayatan nilai-nilai demokrasi untuk menuju kesempurnaan sebagai mana yang diidealkan dalam kehidupan berdemokrasi.
Kebijakan pemerintah tidak demokratis yang berorientasi pada kepentingan penguasa sudah tentu berdampak pada gejala terjadinya konflik, ketidak jujuran, rendahnya budaya malu, KKN, bahkan pada nasionalisme yang rendah. Kebijakan demokrasi harus memiliki nilai manfaat, keadilan dan kebebasan, kemakmuran bagi masyarakat. Oleh karena itu diperlukan suatu rekayasa sosial dalam bentuk kebijakan dalam membentuk watak bangsa melalui pendidikandemokrasi.Dalam usaha untuk mewujudkannya diperlukan pemikiran yang matang dan melibatkan stake holders dan berdasarkan kenyataan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu diperlukan kebijaksanaan demokratis dengan menggunakan medel kebijakan partisipatif yang realisasinya melalui pendidikan demokratis untuk mewujudkan Masyarakat Sipil Indonesia (Sudiyono, 2005: 1).
Pengembangan budaya demokrasi tidaklah menghilangkan nilai-nilai demokrasi yangsudah ada sebagaimana dalam musyawarah untuk menemukan mufakat dan telah mengakar dalam masyarakat,namun kultur demokrasi diharapakan terus dikembangkan agar menghasilkan sistem demokrasi yang lebih ideal.
Usaha-usaha yang sungguh-sungguh dalam mewujudkan pendidikan demokrasi harus dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat sehingga dapat melahirkan budaya demokrasi yangsemakin dinamis dan mendapatkan porsi perhatian lebih besar. Oleh karena pada masa rajim Sukarno, Suharto tidak memberi tempat dan kesempatan untuk lahirnya kultur demokrasi melalui inovasi- inovasi pengembangan demokrasi sehingga melahirkan sikap apatis. Kehidupan demokrasi ke depan harus dapat dirancang atau direkayasa sedemikian rupa sehingga menghasilkan budaya demokrasi yang ideal melalui pendidikandemokrasi.
0 komentar:
Posting Komentar